Pemerintah Kabupaten Sarolangun kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
SAROLANGUN- Pemerintah Kabupaten Sarolangun kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Provinsi Jambi sebagai perpanjangan tangan BPK Republik Indonesia, Selasa (28/05/2024) di kantor BPKP Provinsi Jambi, Kota Jambi.
Penghargaan opini WTP tersebut diterima langsung oleh Penjabat Bupati Sarolangun Dr Ir Bachril Bakri, M.App, Sc yang diserahkan oleh Kepala BPKP Provinsi Jambi Paula Henny Simatupang, SE., M.Si, Ak., CA., CFrA, CPA (Aust), CSFA, ACPA.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari, SE, Plh Sekda Sarolangun Ir Dedy Hendry, M.Si, Asisten I Sarolangun Drs H Arief Ampera, Asisten III Sarolangun Hazrian, SE, M.Si, Kepala Inspektorat Sarolangun Henriman, S.Sos, Sekretaris BPKAD Sarolangun Idham Cholik, serta Kadis LHD Sarolangun Kurniawan, ST, dan sejumlah tamu undangan lainnya.
Penjabat Bupati Sarolangun Bachril Bakri mengatakan dengan diterimanya penghargaan opini WTP dari BPK Perwakilan Provinsi Jambi ini merupakan sebagai bentuk apresiasi atas pelaksanaan APBD Kabupaten Sarolangun yang dinilai telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2023.
” Baru saja saya sore ini dari kantor BPK RI perwakilan provinsi Jambi, kami bersama sekda bersama inspektur serta OPD terkait dan ketua DPRD hadir bersama menerima hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemda tahun 2023. Alhamdulillah kami sangat bangga dan bahagia sekali kita masih mendapatkan opini WTP dari BPK RI, perwakilan Provinsi Jambi,”katanya.
Bachril Bakri juga mengaku sangat berterima kasih atas pemberian penghargaan opini WTP kedelapan kalinya secara berturut-turut ini, dan kedepan Pemerintah Kabupaten Sarolangun akan berupaya untuk mempertahankan opini WTP ini kembali.
” Ini suatu prestasi sangat membanggakan kita semua artinya kita bisa mengelola keuangan APBD dengan baik dan tata kelola serta pertanggungjawaban yang baik sehingga kita bisa mendapatkan opini WTP, ini kedelapan kali berturut turut ini prestasi kita bersama yang tentunya tidak lepas dari pengawasan dari DPRD Sarolangun serta kerja keras dari seluruh OPD di lingkungan Pemkab Sarolangun,” katanya.
Selain itu, Bachril Bakri menyebutkan jika dibandingkan tahun 2022 lalu, laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah pada tahun 2023 mengalami penurunan pada hasil temuan BPK atas kerugian negara.
Untuk temuan BPK atas laporan keuangan tahun 2022 tentunya telah ditindaklanjuti dengan perbaikan terhadap penggunaan anggaran sehingga temuan bisa berkurang dari tahun 2022 lalu.
” Saya sampaikan kepada temuan yang ada saya minta dikembalikan segera karena ini adalah pertanggungjawaban keuangan negara. Kita akan menindaklanjuti ada tiga poin rekomendasi yang perlu perbaikan kedepan terkait pengelolaan aset, tentang penarikan distribusi yang masih perlu diatur lebih baik serta temuan yang harus ditindak lanjuti,” katanya.
” Tahun 2023 ini tentu lebih baik maka kita minta semua penanggungjawab keuangan agar melaksanakan anggaran dengan sebaik-baiknya, akuntabel, transparan, good governance. Dan mari kita pertahankan untuk tahun-tahun kedepan,” kata dia menambahkan.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
